Konstitusi Yang Pernah Digunakan Di Indonesia

Negara yang merdeka dan berdaulat memiliki konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang memuat hal-hal pokok bagaimana tatacara pengaturan negara dan tentang berdirinya Negara konstitusi dibuat untuk penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan secara tertib dan teratur, lain halnya dengan negara yang tidak menggunakan konstitusi pada system pemerintahannya nergara tersebut mengarah pada system “dictator” yang mengakibatkan tertindasnya rakyat oleh penguasa.

Apa yang di maksud konstitusi ?

Apa fungsi konstitusi ?

Ada berapa macam konstitusi yang pernah diterapkan di Indonesia ?

  1. KONSTITUSI YANG PERNAH DI PAKAI DI INDONESIA

“Makna Konstitusi”

Pengertian konstitusi secra  istilah adalah ndang-Undang Dasar, kata konstitusi berasal dari bahasa Inggris constitution dan dalam bahasa belanda constitutie.

Dalam ketatanegaraan pengertian konstitusi bias lebih luas lagi tidak hanya sekedar Undang-Undang Dasar, Konstitusi lebih tepatnya diterjemahkan dengan hukum dasar, Hukum dasar atau konstitusi terdiri dari 2 hal, tertulis dan tidak tertulis, Konstitusi tertulis berarti Undang-Undang Dasar, Dan yang tidak tertulis disebut “konvensi”

Dalam ketatanegaraan Negara Republik Indonesia pengertian konstitusi sering di samakan dengan pengertian Undang-Undang Dasar, dalam hal ini terbukti disebutnya istilah Konstitusi Republik Indonesia Serikat bagi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat.

 

Menurut  K.C Wheare (1975) konstitusi adalah keseluruhan system ketatanegaraan dari suatu Negara berupa kumpulan kumpulan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu Negara, Dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat aturan tertinggi yang disebut konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar berisi ketentuan yang mengatur hal hal yang berkaitan dengan cara menjalankan pemerintah Negara yang bersipat mendasar, Sri Soemantri menyebutkan suatu konstitusi biasanya memuat atau mengatur adanya jaminan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia dan warga Negara, Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu Negara yang bersifat fundamental serta adanya pembagian dan batasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental.

  1. Masa-Masa berlakunya Undang-Undang Dasar di Indonesi

Dalma perkembangan sejarah ketatanegaraan Indonesia dari 18 Agustus 1945 sampai   sekarang Indonersi pernah menggunakan 3 (tiga) macam Undang-Undang Dasar atau

Konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS 1949, dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Dilihat dari peridisasi berlakunya ketiga UUD tersebut dapat di uraikan menjadi 4 (empat) priode sebagai berikut.

  1. Peiode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 berlaku UUD 1945

Pada saat sebelum Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Negara Indonesia belum memiliki konstitusi atau Undang-Undang Dasar, Setelah Kemerdekaan Indonesia di Proklamasikan selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia  mengadakan sidang dan mengambil keputusan-keputusan penting seperti berikut.

1). Mengesahkan dan Menetapkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

2). Menetapkan dan Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945

3). Memilih Ir.Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Presiden dan wakil Presiden

4). Presiden sementara waktu dibantu oleh sebuah komite Nasional yang pada        hakikat merupakan sebuah badan perwakilan.

 

Lembaga-lembaga yang di bentuk menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pada priode ini adalah :

1). Presiden

2). MPR ( Majelis Permusyawaratan Rakyat )

3). DPA  ( Dewan Pertimbangan Agung )

4). DPR ( Dewan Perwakilan Rakyat )

5). Badan Pemeriksa keuangan ( BPK )

6). Mahkamah Agung ( MA )

  1. Periode 29 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 berlaku konstitusi RIS 1949

Sesuai hasil perundingan Indonesia Belanda dalam Konferensi Meja Bundar Bahwa Belanda mengakui kedaulatan RIS ( Republik Indonesia Serikat )   maka sejak tanggal 27 Desember 1949 Indonesia menggunakan UUD RIS atau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, Hal ini tidak berlangsung lama karena  Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat tidak sessuai dengan jiwa dan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Dengan Republik Indonesia Serikat justru mengakibatkan perpecahan bangsa maka dibentuklah Undang-Undang No 17 tahun 1950 yang menetapkan Undang-Undang Dasar Sementara sebagai perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat mulai berlaku sejak 17 Agustus 1950.

  1. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 yang berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk 17 agustus 1950 berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara, Sesuai namanya Undang-Undang Dasar Sementara adalah bersifat sementara waktu hal ini sesuai dengan ketentuan  yang ada dalam Pasal 134 dimana ditentukan tersebut bahwa “ Konstituante ” ( sidang pembuatan Undang-Undang Dasar ) bersama-sama dengan pemerintah dengan segera menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menetapkan Undang-Undang Dasar Sementara ini,

Konstituante terbentuk berdasarkan pemilahan umum yang diselenggarakan pada bulan Desember 1955 ternyata tidak menghasilkan Undang-Undang Dasar.

Dengan kondisi yang sedemikian rupa maka dikeluarkanlah dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memutuskan :

  1. Menetapkan Pembubaran Konstituante.
  2. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagisegenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tidak berlaku lagi Undang-Undang Dasar Sementara
  3. Pembentukan MPRS ( Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara )
  4. Pembentukan DPAS ( Dewan Pertimbangan Agung Sementara )

Lembag Negara yang di bentuk menurut Undang-Undang Dasar Sementara sebagai berikut

  1. Presiden dan wakil Presiden
  2. Mentri
  3. DPR
  4. MA ( Mahkamah Agung )
  5. DPK ( Dewan Pengawas Keuangan )
  6. Periode 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999 berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945

Pada masa Orde Lama ditandai oleh kekuasaan Presiden yang sangat besar, bagaimana yang diterapkan di negara Totaliter, Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Presiden membentuk dan mengangkat anggota-anggota MPRS ( Majelis Permusyawaratan sementara ), DPR ( Dewan Permusyawaratan Rakyat ) Gotong Royong, dan DPAS ( Dewan Pertimbangan Agung Sementara ). System demokrasi yang dikenal oleh Presiden sebagai Demokrasi khas Indonesia adalah demokrasi terpimpin.

Di Demokrasi Terpimpin pengaruh Presiden sangat   besar dengan menyebut dirinya sebagai PBR ( Pimpinan Besar Revolusi ). Periode Orde Lama mencapai puncaknya ketika meletus pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 atau Pemberontakan G 30 S PKI yang di susul dengan munculnya rezim Orde Baru.

Pada masa Orde Baru ada slogan yang sangat popoler yakni kembali pada Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 secara murni dan konsekuen namun dalam kenyataannya pelaksanaan Undang-Undang dasar 1945 pada masa Orde tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan Undang-Undang dasar 1945 pada masa Odre lama, Pada saat itu kekuasaan lebih terpusat pada seorang Presiden, meaki secara formal diselenggarakan pemilihan umum secara regular setap 5 ( lima ) tahun sekali, Pada setiap pemilu kemenangan selalu di peroleh oleh Parati Pemerintah, Kekuasaan Orde baru berakhir dikarenakan timbulnya gerakan  reformasi.

  1. Periode 19 Oktober 1999 – sampai sekarang berlaku Undang-Undang Dasar 1945 yang telah di “Amandemen” atau telah dilakukan perubahan.

Seiring dengan tuntutan reformasi dan digantikannya Presiden penguasa Orde Baru maka mulai tahun 1999 dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sampai saat ini, Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengalami 4 ( empat ) kali perubahan.

  1. Perubahan pertama tahun 1999
  2. Perubahan ke 2 ( dua ) tahun 2000
  3. Perubahan ke 3 ( tiga ) tahun 2001
  4. Perubahan 4 ( empat ) tahun 2002

Melalui empat perubahan tersebut Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan yang cukup mendasar, antara lain menyangkut kelembagaan Negara dan hubungan antar lembaga Negara, Pemilihan Umum, Pembatasan kekuasaan Presiden dan wakil Presiden, memperkuat kedudukan DPR ( Dewan Permusyawaratan Rakyat ) sebagai lembaga “Legislatif” , Pemerin daerah, Pendidikan dan Kebudayaan, Perekonomian dan Kesejaheraan Sosial, dan ketentuan yang terperinci tentang Hak Asasi Manusia.

“Susunan Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen” sebagai berikut :

  1. Pembukaan, terdiri dari 4 ( empat ) alinea
  2. Pasal- pasal, terdiri dari 21 Bab, 37 Pasal, 170 Ayat, 3 Pasal aturan peralihan dan 2 Pasal aturan tambahan

“Lembaga yang di bentuk menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen” adalah:

  1. MPR ( Majelis Permusyawaratan Rakyat )
  2. Presiden
  3. DPR ( Dewan permusyawaratan Rakyat )
  4. MA ( Mahkamah Agung )
  5. DPD ( Dewan Perwakilan Daerah )
  6. MK ( Mahkamah Konstitusi )
  7. Komisi Yudisial

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.